Kontribusi TNI Untuk NKRI

KOMPAS.com - Pembangunan nasional yang dimulai dari pinggiran dan desa-desa akan berjalan maksimal jika semua elemen masyarakat ikut mendukung. Termasuk, dukungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan dukungan TNI sangat strategis dalam membangun desa, khususnya di desa tertinggal dan desa perbatasan agar terjadi pemerataan pembangunan secara nasional. “TNI yang memiliki tugas pokok bidang pertahanan Negara, tentu perlu memulai tugas ini dengan penguatan dalam bentuk lain, seperti daya tahan ekonomi, budaya, kesehatan, dan politik yang memadai,” ujar Marwan, dalam acara Apel Danrem Dandim Terpusat Tahun Angkatan 2015, di gedung AKMIL Magelang Jawa Tengah, Rabu (18/11/2015). Marwan mengingatkan, tugas TNI dapat dibagi menjadi dua, yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Ada juga tugas kedua yang dilaksanakan saat tidak melakukan perang. Tugas ini tidak kalah mulia dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Tugas itu salah satunya adalah peran TNI dalam mendukung ketahanan pangan yang sangat dibutuhkan. Pelaksanaan tugas ini dapat dilihat, misalnya keterlibatan TNI dalam membantu ketahanan pangan di wilayah Papua, keterlibatan TNI dalam memacu peningkatan produksi beras, jagung, dan kedelai di wilayah Sulawesi Utara, dan masih banyak lagi peran TNI dalam membantu menjaga ketahanan pangan di Indonesia. “Pembangunan desa akan berjalan lebih efektif dan cepat bila ada dukungan dari semua elemen, termasuk TNI. Ini tugas mulia demi kemajuan bangsa,” kata Marwan. Dijelaskan Marwan, sejauh ini sudah ada Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang merupakan salah satu program kerja sama antara TNI AD dengan seluruh komponen instansi pemerintah daerah guna membangun secara fisik maupun nonfisik. Program ini bertujuan untuk memenuhi fasilitas- fasilitas umum yang ada di daerah guna kepentingan masyarakat luas. “Salah satu contoh program TMMD, adalah di Desa Bakung-Bojonegoro. TNI bersama masyarakat desa melakukan pembenahan paving jalan, renovasi rumah, mushola dan jembatan serta normalisasi saluran irigasi. Selain itu program TMMD juga melakukan penyuluhan di Balai Desa untuk pemanfaatan 50 bibit tanaman yang menjadi program kebun sehat bergizi posyandu desa Bakung,” ujar Marwan. Pemerataan Peran TNI dalam membangun desa juga sangat terkait dengan pemerataan pembangunan nasional. Marwan membeberkan data bahwa selama ini terjadi kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini bisa dilihat dari nilai pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto). Selama 30 tahun, pembangunan masih terpusat di wilayah Jawa dan Sumatra. Sejak 1983 -2013, PDB wilayah Timur Indonesia tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2013 wilayah Maluku dan Papua hanya 2,2 persem, Bali dan Nusa Tenggara 2,5 persen, Sulawesi 4,8 persen, dan Kalimantan 8,7 persen. Produk Domestik Bruto tertinggi adalah Sumatra 23,4 persen dan Jawa 58,0 persen. Selain itu, berdasarkan RPJMN 2015-2019 terdapat 122 kabupaten tertinggal. Di antara jumlah itu, kemudian, ada 103 kabupaten (84,43 persen) berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI), dan 19 kabupaten (15,57 persen) berada di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Selain itu jumlah desa tertinggal Indonesia juga relatif tinggi. Sebanyak 20.176 desa dari total 74.093 desa di Indonesia merupakan desa tertinggal. Sebagian besar desa tertinggal terdapat di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Papua adalah salah satu wilayah di KTI yang memiliki jumlah desa tertinggal paling tinggi yaitu Sebanyak 6.071 desa dari total 6.746 desa (91 persen) . Pada bagian akhir, Marwan berharap TNI terutama para danrem (komandan komando resor militer) dan dandim (komandan distrik militer) yang menjadi ujung tombak bertugas di daerah perbatasan negara perlu lebih berperan aktif mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan bangsa yang benar-benar dirasakan oleh rakyat. Ini antara lain karena dalam aspek penyiapan wilayah sebagai kantong pertahanan yang efektif yang menjadi tugas pokok TNI tentu saja perlu dimulai dari perkuatan bentuk lain seperti daya tahan ekonomi, budaya, kesehatan dan politik yang memadai. “Terobosan dan strategi dalam pembangunan daerah perbatasan tersebut diharapkan pada akhirnya akan mewujudkan Daerah Perbatasan sebagai Kawasan Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaya saing, berdaulat dan aman,” pungkas Marwan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Membangun Desa Tertinggal Butuh Peran TNI", https://money.kompas.com/read/2015/11/20/170822826/Membangun.Desa.Tertinggal.Butuh.Peran.TNI.

 TUGAS

 (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

    a. operasi militer untuk perang;
    b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:

1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. Mengatasi aksi terorisme;
4. Mengamankan wilayah perbatasan;
5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Sumber : https://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html

KOMPAS.com - Pembangunan nasional yang dimulai dari pinggiran dan desa-desa akan berjalan maksimal jika semua elemen masyarakat ikut mendukung. Termasuk, dukungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan dukungan TNI sangat strategis dalam membangun desa, khususnya di desa tertinggal dan desa perbatasan agar terjadi pemerataan pembangunan secara nasional. “TNI yang memiliki tugas pokok bidang pertahanan Negara, tentu perlu memulai tugas ini dengan penguatan dalam bentuk lain, seperti daya tahan ekonomi, budaya, kesehatan, dan politik yang memadai,” ujar Marwan, dalam acara Apel Danrem Dandim Terpusat Tahun Angkatan 2015, di gedung AKMIL Magelang Jawa Tengah, Rabu (18/11/2015). Marwan mengingatkan, tugas TNI dapat dibagi menjadi dua, yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Ada juga tugas kedua yang dilaksanakan saat tidak melakukan perang. Tugas ini tidak kalah mulia dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Tugas itu salah satunya adalah peran TNI dalam mendukung ketahanan pangan yang sangat dibutuhkan. Pelaksanaan tugas ini dapat dilihat, misalnya keterlibatan TNI dalam membantu ketahanan pangan di wilayah Papua, keterlibatan TNI dalam memacu peningkatan produksi beras, jagung, dan kedelai di wilayah Sulawesi Utara, dan masih banyak lagi peran TNI dalam membantu menjaga ketahanan pangan di Indonesia. “Pembangunan desa akan berjalan lebih efektif dan cepat bila ada dukungan dari semua elemen, termasuk TNI. Ini tugas mulia demi kemajuan bangsa,” kata Marwan. Dijelaskan Marwan, sejauh ini sudah ada Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang merupakan salah satu program kerja sama antara TNI AD dengan seluruh komponen instansi pemerintah daerah guna membangun secara fisik maupun nonfisik. Program ini bertujuan untuk memenuhi fasilitas- fasilitas umum yang ada di daerah guna kepentingan masyarakat luas. “Salah satu contoh program TMMD, adalah di Desa Bakung-Bojonegoro. TNI bersama masyarakat desa melakukan pembenahan paving jalan, renovasi rumah, mushola dan jembatan serta normalisasi saluran irigasi. Selain itu program TMMD juga melakukan penyuluhan di Balai Desa untuk pemanfaatan 50 bibit tanaman yang menjadi program kebun sehat bergizi posyandu desa Bakung,” ujar Marwan. Pemerataan Peran TNI dalam membangun desa juga sangat terkait dengan pemerataan pembangunan nasional. Marwan membeberkan data bahwa selama ini terjadi kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini bisa dilihat dari nilai pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto). Selama 30 tahun, pembangunan masih terpusat di wilayah Jawa dan Sumatra. Sejak 1983 -2013, PDB wilayah Timur Indonesia tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2013 wilayah Maluku dan Papua hanya 2,2 persem, Bali dan Nusa Tenggara 2,5 persen, Sulawesi 4,8 persen, dan Kalimantan 8,7 persen. Produk Domestik Bruto tertinggi adalah Sumatra 23,4 persen dan Jawa 58,0 persen. Selain itu, berdasarkan RPJMN 2015-2019 terdapat 122 kabupaten tertinggal. Di antara jumlah itu, kemudian, ada 103 kabupaten (84,43 persen) berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI), dan 19 kabupaten (15,57 persen) berada di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Selain itu jumlah desa tertinggal Indonesia juga relatif tinggi. Sebanyak 20.176 desa dari total 74.093 desa di Indonesia merupakan desa tertinggal. Sebagian besar desa tertinggal terdapat di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Papua adalah salah satu wilayah di KTI yang memiliki jumlah desa tertinggal paling tinggi yaitu Sebanyak 6.071 desa dari total 6.746 desa (91 persen) . Pada bagian akhir, Marwan berharap TNI terutama para danrem (komandan komando resor militer) dan dandim (komandan distrik militer) yang menjadi ujung tombak bertugas di daerah perbatasan negara perlu lebih berperan aktif mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan bangsa yang benar-benar dirasakan oleh rakyat. Ini antara lain karena dalam aspek penyiapan wilayah sebagai kantong pertahanan yang efektif yang menjadi tugas pokok TNI tentu saja perlu dimulai dari perkuatan bentuk lain seperti daya tahan ekonomi, budaya, kesehatan dan politik yang memadai. “Terobosan dan strategi dalam pembangunan daerah perbatasan tersebut diharapkan pada akhirnya akan mewujudkan Daerah Perbatasan sebagai Kawasan Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaya saing, berdaulat dan aman,” pungkas Marwan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Membangun Desa Tertinggal Butuh Peran TNI", https://money.kompas.com/read/2015/11/20/170822826/Membangun.Desa.Tertinggal.Butuh.Peran.TNI.

KOMPAS.com - Pembangunan nasional yang dimulai dari pinggiran dan desa-desa akan berjalan maksimal jika semua elemen masyarakat ikut mendukung. Termasuk, dukungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan dukungan TNI sangat strategis dalam membangun desa, khususnya di desa tertinggal dan desa perbatasan agar terjadi pemerataan pembangunan secara nasional. “TNI yang memiliki tugas pokok bidang pertahanan Negara, tentu perlu memulai tugas ini dengan penguatan dalam bentuk lain, seperti daya tahan ekonomi, budaya, kesehatan, dan politik yang memadai,” ujar Marwan, dalam acara Apel Danrem Dandim Terpusat Tahun Angkatan 2015, di gedung AKMIL Magelang Jawa Tengah, Rabu (18/11/2015). Marwan mengingatkan, tugas TNI dapat dibagi menjadi dua, yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Ada juga tugas kedua yang dilaksanakan saat tidak melakukan perang. Tugas ini tidak kalah mulia dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Tugas itu salah satunya adalah peran TNI dalam mendukung ketahanan pangan yang sangat dibutuhkan. Pelaksanaan tugas ini dapat dilihat, misalnya keterlibatan TNI dalam membantu ketahanan pangan di wilayah Papua, keterlibatan TNI dalam memacu peningkatan produksi beras, jagung, dan kedelai di wilayah Sulawesi Utara, dan masih banyak lagi peran TNI dalam membantu menjaga ketahanan pangan di Indonesia. “Pembangunan desa akan berjalan lebih efektif dan cepat bila ada dukungan dari semua elemen, termasuk TNI. Ini tugas mulia demi kemajuan bangsa,” kata Marwan. Dijelaskan Marwan, sejauh ini sudah ada Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang merupakan salah satu program kerja sama antara TNI AD dengan seluruh komponen instansi pemerintah daerah guna membangun secara fisik maupun nonfisik. Program ini bertujuan untuk memenuhi fasilitas- fasilitas umum yang ada di daerah guna kepentingan masyarakat luas. “Salah satu contoh program TMMD, adalah di Desa Bakung-Bojonegoro. TNI bersama masyarakat desa melakukan pembenahan paving jalan, renovasi rumah, mushola dan jembatan serta normalisasi saluran irigasi. Selain itu program TMMD juga melakukan penyuluhan di Balai Desa untuk pemanfaatan 50 bibit tanaman yang menjadi program kebun sehat bergizi posyandu desa Bakung,” ujar Marwan. Pemerataan Peran TNI dalam membangun desa juga sangat terkait dengan pemerataan pembangunan nasional. Marwan membeberkan data bahwa selama ini terjadi kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini bisa dilihat dari nilai pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto). Selama 30 tahun, pembangunan masih terpusat di wilayah Jawa dan Sumatra. Sejak 1983 -2013, PDB wilayah Timur Indonesia tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2013 wilayah Maluku dan Papua hanya 2,2 persem, Bali dan Nusa Tenggara 2,5 persen, Sulawesi 4,8 persen, dan Kalimantan 8,7 persen. Produk Domestik Bruto tertinggi adalah Sumatra 23,4 persen dan Jawa 58,0 persen. Selain itu, berdasarkan RPJMN 2015-2019 terdapat 122 kabupaten tertinggal. Di antara jumlah itu, kemudian, ada 103 kabupaten (84,43 persen) berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI), dan 19 kabupaten (15,57 persen) berada di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Selain itu jumlah desa tertinggal Indonesia juga relatif tinggi. Sebanyak 20.176 desa dari total 74.093 desa di Indonesia merupakan desa tertinggal. Sebagian besar desa tertinggal terdapat di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Papua adalah salah satu wilayah di KTI yang memiliki jumlah desa tertinggal paling tinggi yaitu Sebanyak 6.071 desa dari total 6.746 desa (91 persen) . Pada bagian akhir, Marwan berharap TNI terutama para danrem (komandan komando resor militer) dan dandim (komandan distrik militer) yang menjadi ujung tombak bertugas di daerah perbatasan negara perlu lebih berperan aktif mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan bangsa yang benar-benar dirasakan oleh rakyat. Ini antara lain karena dalam aspek penyiapan wilayah sebagai kantong pertahanan yang efektif yang menjadi tugas pokok TNI tentu saja perlu dimulai dari perkuatan bentuk lain seperti daya tahan ekonomi, budaya, kesehatan dan politik yang memadai. “Terobosan dan strategi dalam pembangunan daerah perbatasan tersebut diharapkan pada akhirnya akan mewujudkan Daerah Perbatasan sebagai Kawasan Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaya saing, berdaulat dan aman,” pungkas Marwan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Membangun Desa Tertinggal Butuh Peran TNI", https://money.kompas.com/read/2015/11/20/170822826/Membangun.Desa.Tertinggal.Butuh.Peran.TNI.

KOMPAS.com - Pembangunan nasional yang dimulai dari pinggiran dan desa-desa akan berjalan maksimal jika semua elemen masyarakat ikut mendukung. Termasuk, dukungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan dukungan TNI sangat strategis dalam membangun desa, khususnya di desa tertinggal dan desa perbatasan agar terjadi pemerataan pembangunan secara nasional. “TNI yang memiliki tugas pokok bidang pertahanan Negara, tentu perlu memulai tugas ini dengan penguatan dalam bentuk lain, seperti daya tahan ekonomi, budaya, kesehatan, dan politik yang memadai,” ujar Marwan, dalam acara Apel Danrem Dandim Terpusat Tahun Angkatan 2015, di gedung AKMIL Magelang Jawa Tengah, Rabu (18/11/2015). Marwan mengingatkan, tugas TNI dapat dibagi menjadi dua, yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Ada juga tugas kedua yang dilaksanakan saat tidak melakukan perang. Tugas ini tidak kalah mulia dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Tugas itu salah satunya adalah peran TNI dalam mendukung ketahanan pangan yang sangat dibutuhkan. Pelaksanaan tugas ini dapat dilihat, misalnya keterlibatan TNI dalam membantu ketahanan pangan di wilayah Papua, keterlibatan TNI dalam memacu peningkatan produksi beras, jagung, dan kedelai di wilayah Sulawesi Utara, dan masih banyak lagi peran TNI dalam membantu menjaga ketahanan pangan di Indonesia. “Pembangunan desa akan berjalan lebih efektif dan cepat bila ada dukungan dari semua elemen, termasuk TNI. Ini tugas mulia demi kemajuan bangsa,” kata Marwan. Dijelaskan Marwan, sejauh ini sudah ada Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang merupakan salah satu program kerja sama antara TNI AD dengan seluruh komponen instansi pemerintah daerah guna membangun secara fisik maupun nonfisik. Program ini bertujuan untuk memenuhi fasilitas- fasilitas umum yang ada di daerah guna kepentingan masyarakat luas. “Salah satu contoh program TMMD, adalah di Desa Bakung-Bojonegoro. TNI bersama masyarakat desa melakukan pembenahan paving jalan, renovasi rumah, mushola dan jembatan serta normalisasi saluran irigasi. Selain itu program TMMD juga melakukan penyuluhan di Balai Desa untuk pemanfaatan 50 bibit tanaman yang menjadi program kebun sehat bergizi posyandu desa Bakung,” ujar Marwan. Pemerataan Peran TNI dalam membangun desa juga sangat terkait dengan pemerataan pembangunan nasional. Marwan membeberkan data bahwa selama ini terjadi kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini bisa dilihat dari nilai pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto). Selama 30 tahun, pembangunan masih terpusat di wilayah Jawa dan Sumatra. Sejak 1983 -2013, PDB wilayah Timur Indonesia tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2013 wilayah Maluku dan Papua hanya 2,2 persem, Bali dan Nusa Tenggara 2,5 persen, Sulawesi 4,8 persen, dan Kalimantan 8,7 persen. Produk Domestik Bruto tertinggi adalah Sumatra 23,4 persen dan Jawa 58,0 persen. Selain itu, berdasarkan RPJMN 2015-2019 terdapat 122 kabupaten tertinggal. Di antara jumlah itu, kemudian, ada 103 kabupaten (84,43 persen) berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI), dan 19 kabupaten (15,57 persen) berada di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Selain itu jumlah desa tertinggal Indonesia juga relatif tinggi. Sebanyak 20.176 desa dari total 74.093 desa di Indonesia merupakan desa tertinggal. Sebagian besar desa tertinggal terdapat di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Papua adalah salah satu wilayah di KTI yang memiliki jumlah desa tertinggal paling tinggi yaitu Sebanyak 6.071 desa dari total 6.746 desa (91 persen) . Pada bagian akhir, Marwan berharap TNI terutama para danrem (komandan komando resor militer) dan dandim (komandan distrik militer) yang menjadi ujung tombak bertugas di daerah perbatasan negara perlu lebih berperan aktif mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan bangsa yang benar-benar dirasakan oleh rakyat. Ini antara lain karena dalam aspek penyiapan wilayah sebagai kantong pertahanan yang efektif yang menjadi tugas pokok TNI tentu saja perlu dimulai dari perkuatan bentuk lain seperti daya tahan ekonomi, budaya, kesehatan dan politik yang memadai. “Terobosan dan strategi dalam pembangunan daerah perbatasan tersebut diharapkan pada akhirnya akan mewujudkan Daerah Perbatasan sebagai Kawasan Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaya saing, berdaulat dan aman,” pungkas Marwan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Membangun Desa Tertinggal Butuh Peran TNI", https://money.kompas.com/read/2015/11/20/170822826/Membangun.Desa.Tertinggal.Butuh.Peran.TNI.

KOMPAS.com - Pembangunan nasional yang dimulai dari pinggiran dan desa-desa akan berjalan maksimal jika semua elemen masyarakat ikut mendukung. Termasuk, dukungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan dukungan TNI sangat strategis dalam membangun desa, khususnya di desa tertinggal dan desa perbatasan agar terjadi pemerataan pembangunan secara nasional. “TNI yang memiliki tugas pokok bidang pertahanan Negara, tentu perlu memulai tugas ini dengan penguatan dalam bentuk lain, seperti daya tahan ekonomi, budaya, kesehatan, dan politik yang memadai,” ujar Marwan, dalam acara Apel Danrem Dandim Terpusat Tahun Angkatan 2015, di gedung AKMIL Magelang Jawa Tengah, Rabu (18/11/2015). Marwan mengingatkan, tugas TNI dapat dibagi menjadi dua, yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Ada juga tugas kedua yang dilaksanakan saat tidak melakukan perang. Tugas ini tidak kalah mulia dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Tugas itu salah satunya adalah peran TNI dalam mendukung ketahanan pangan yang sangat dibutuhkan. Pelaksanaan tugas ini dapat dilihat, misalnya keterlibatan TNI dalam membantu ketahanan pangan di wilayah Papua, keterlibatan TNI dalam memacu peningkatan produksi beras, jagung, dan kedelai di wilayah Sulawesi Utara, dan masih banyak lagi peran TNI dalam membantu menjaga ketahanan pangan di Indonesia. “Pembangunan desa akan berjalan lebih efektif dan cepat bila ada dukungan dari semua elemen, termasuk TNI. Ini tugas mulia demi kemajuan bangsa,” kata Marwan. Dijelaskan Marwan, sejauh ini sudah ada Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang merupakan salah satu program kerja sama antara TNI AD dengan seluruh komponen instansi pemerintah daerah guna membangun secara fisik maupun nonfisik. Program ini bertujuan untuk memenuhi fasilitas- fasilitas umum yang ada di daerah guna kepentingan masyarakat luas. “Salah satu contoh program TMMD, adalah di Desa Bakung-Bojonegoro. TNI bersama masyarakat desa melakukan pembenahan paving jalan, renovasi rumah, mushola dan jembatan serta normalisasi saluran irigasi. Selain itu program TMMD juga melakukan penyuluhan di Balai Desa untuk pemanfaatan 50 bibit tanaman yang menjadi program kebun sehat bergizi posyandu desa Bakung,” ujar Marwan. Pemerataan Peran TNI dalam membangun desa juga sangat terkait dengan pemerataan pembangunan nasional. Marwan membeberkan data bahwa selama ini terjadi kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini bisa dilihat dari nilai pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto). Selama 30 tahun, pembangunan masih terpusat di wilayah Jawa dan Sumatra. Sejak 1983 -2013, PDB wilayah Timur Indonesia tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2013 wilayah Maluku dan Papua hanya 2,2 persem, Bali dan Nusa Tenggara 2,5 persen, Sulawesi 4,8 persen, dan Kalimantan 8,7 persen. Produk Domestik Bruto tertinggi adalah Sumatra 23,4 persen dan Jawa 58,0 persen. Selain itu, berdasarkan RPJMN 2015-2019 terdapat 122 kabupaten tertinggal. Di antara jumlah itu, kemudian, ada 103 kabupaten (84,43 persen) berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI), dan 19 kabupaten (15,57 persen) berada di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Selain itu jumlah desa tertinggal Indonesia juga relatif tinggi. Sebanyak 20.176 desa dari total 74.093 desa di Indonesia merupakan desa tertinggal. Sebagian besar desa tertinggal terdapat di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Papua adalah salah satu wilayah di KTI yang memiliki jumlah desa tertinggal paling tinggi yaitu Sebanyak 6.071 desa dari total 6.746 desa (91 persen) . Pada bagian akhir, Marwan berharap TNI terutama para danrem (komandan komando resor militer) dan dandim (komandan distrik militer) yang menjadi ujung tombak bertugas di daerah perbatasan negara perlu lebih berperan aktif mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan bangsa yang benar-benar dirasakan oleh rakyat. Ini antara lain karena dalam aspek penyiapan wilayah sebagai kantong pertahanan yang efektif yang menjadi tugas pokok TNI tentu saja perlu dimulai dari perkuatan bentuk lain seperti daya tahan ekonomi, budaya, kesehatan dan politik yang memadai. “Terobosan dan strategi dalam pembangunan daerah perbatasan tersebut diharapkan pada akhirnya akan mewujudkan Daerah Perbatasan sebagai Kawasan Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaya saing, berdaulat dan aman,” pungkas Marwan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Membangun Desa Tertinggal Butuh Peran TNI", https://money.kompas.com/read/2015/11/20/170822826/Membangun.Desa.Tertinggal.Butuh.Peran.TNI.